Jakarta kemarin, legislatif awasi oplos beras hingga kaji ulang ERP

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Rabu (8/2) mulai dari pengawasan legislatif terhadap kasus oplos beras di Jakarta hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang rencana jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ ERP).

Berikut rangkuman berita kemarin yang masih menarik untuk dibaca pada hari ini:

DPRD DKI dorong Food Station antisipasi kasus oplos beras tak terulang

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan langkah antisipasi agar temuan kasus pengoplosan beras di gudang perusahaan tidak terulang.

"Paling tidak, bapak (direksi PT Food Station Tjipinang Jaya) ini harus bisa mengantisipasi, harus paham bener nih mafia-mafia beras, pemain berasnya. Kalau selama ini bapak hanya kerja normal, sampai kita mati masalah mafia beras ini juga enggak akan selesai," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya

Pemprov DKI ajukan rancangan perda terkait cadangan beras

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) terkait alokasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebanyak 5.000 ton untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok tersebut di Ibu Kota.

“Kami belum ada payung hukum. Perda saat ini sedang kami ajukan ke Badan Pembentukan Perda di DPRD DKI,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya

Dishub DKI uji coba penutupan 27 titik putar balik mulai Juni

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji coba penutupan 27 titik putar balik (u-turn) dalam upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota mulai Juni 2023.

“Kita uji coba dulu selama tiga bulan, nanti kalau sudah fixed (tetap) baru tutup permanen,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya

Pemprov DKI tinjau ulang pembahasan raperda jalan berbayar elektronik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau ulang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait jalan berbayar elektronik (ERP) setelah mendapat penolakan salah satunya dari pengemudi ojek daring.

“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo ketika menemui pengemudi ojek daring yang berunjuk rasa menolak penerapan ERP di depan Balai Kota Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya

Pemprov DKI terima masukan publik soal jalan berbayar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima masukan dan aspirasi publik soal rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) yang dapat disampaikan melalui layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta.

"Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya